Surat perintah yang ditandatangani pada 8 Desember 2025 tersebut dikeluarkan setelah adanya Laporan Hasil Penyidikan (LHP) Paminal terkait dugaan setoran melebihi ketentuan anggaran operasional Polres Tuban yang menyeret nama AKBP William Cornelis Tanasale, S.I.K.
Dalam surat itu, Polda Jatim memerintahkan:
1. AKBP William Cornelis Tanasale, S.I.K. NRP 83061364, selaku Kapolres Tuban, untuk tetap melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari serta menjalankan peran sebagai Pamen Polda Jatim sesuai Keputusan Kapolri.
2. Kombes Pol Agung Setyo Nugroho, S.I.K. NRP 80011108, Auditor Madya TK. III Itwasda Polda Jatim, untuk menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi sesuai perintah internal.
3. Memastikan koordinasi dan kerja sama dengan unsur terkait dilakukan secara optimal.
4. Seluruh pelaksanaan tugas wajib dilaporkan kepada Kapolda Jatim pada kesempatan pertama.
Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat hingga pejabat definitif ditentukan kembali oleh Polda Jatim.ppp
Terbitnya surat perintah ini tak lepas dari dinamika yang terjadi sehari sebelumnya. Pada 7 Desember 2025, massa besar Ormas Madas (Madura Sedarah) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jatim. Mereka mendesak agar Polda Jatim bergerak cepat menindak tegas dugaan salah tangkap dan berbagai penyimpangan prosedural yang diduga terjadi di Polres Tuban.
Aksi tersebut turut membawa tekanan publik yang kuat. Perwakilan massa bahkan diterima oleh Direktur Intelkam Polda Jatim untuk menyampaikan tuntutan agar pimpinan Polres Tuban dimintai pertanggungjawaban secara terbuka.
Dengan meningkatnya desakan publik dan sorotan tajam dari ormas, keputusan Polda Jatim menerbitkan Surat Perintah ini dinilai sebagai langkah responsif sekaligus bentuk komitmen institusi untuk menjaga integritas dan profesionalisme jajaran Polri.
Surat ini ditandatangani langsung oleh Kapolda Jawa Timur, disertai cap resmi Polda Jatim sebagai pengesahan.