Kediri, BeritaWarga.net – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi para pelajar kini menjadi sorotan publik. Di Kediri, muncul isu yang menyebut sejumlah anggota legislatif diduga memiliki keterkaitan langsung dengan dapur penyedia makanan MBG, baik di wilayah Kabupaten maupun Kota Kediri.
Isu tersebut mencuat setelah beredar laporan di berbagai daerah bahwa beberapa dapur MBG diduga dikelola atau dimiliki oleh anggota DPRD. Kondisi ini menuai kritik dari sejumlah pihak karena dinilai menyalahi prinsip etika dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Sebagai wakil rakyat, anggota dewan seharusnya memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah. Namun apabila mereka juga terlibat langsung sebagai pelaksana atau pengelola dapur MBG, hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepentingan.
Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, turut angkat bicara terkait polemik tersebut. Aktivis muda ini menilai keterlibatan anggota dewan dalam pengelolaan dapur MBG merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian publik serta pemerintah.
“Tidak etis jika pengawas merangkap eksekutor,” ujar Saiful Iskak. Ia menegaskan perlunya pembatasan yang tegas agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan publik tersebut.
Di Kediri, isu keterlibatan anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu segera melakukan klarifikasi guna memastikan bahwa program tersebut berjalan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain persoalan dugaan kepemilikan dapur oleh anggota dewan, sorotan publik juga mengarah pada kualitas makanan yang disalurkan kepada para siswa. Beberapa laporan dari siswa menyebutkan bahwa makanan yang diterima terkadang berada dalam kondisi kurang layak konsumsi.
Keluhan tersebut berkaitan dengan proses distribusi makanan dari dapur MBG ke sekolah-sekolah. Situasi ini semakin menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada para pelajar.
Saat ini tercatat puluhan dapur MBG tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri yang melayani kebutuhan makanan bagi para siswa. Dengan jumlah yang cukup besar, pengelolaan program ini dinilai membutuhkan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
LSM RATU mendorong agar pemerintah segera memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme penunjukan penyedia dapur MBG. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan audit independen guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat maupun legislator yang terlibat dalam program tersebut.
Menurut Saiful Iskak, transparansi dalam pelaksanaan program MBG sangat penting agar tujuan utama program, yakni meningkatkan gizi dan kesehatan pelajar, benar-benar dapat tercapai tanpa dibayangi polemik kepentingan.