surabaya, BeritaWarga.net – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Surabaya untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemotongan anggaran kegiatan reses anggota legislatif.
Dalam aksi tersebut, Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mendesak dilakukannya audit menyeluruh serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Koordinator aksi, Abdul Azis, menyampaikan bahwa dugaan pemotongan anggaran reses harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari kegiatan serap aspirasi tersebut.
Menurutnya, apabila anggaran yang telah dialokasikan tidak disalurkan sesuai peruntukannya, maka hal itu dapat mengurangi kualitas pelaksanaan reses serta menghambat penyampaian aspirasi warga kepada wakil rakyat.
Dalam orasinya, massa aksi mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran reses yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka menilai perlu adanya transparansi dan keterbukaan dari pihak terkait agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan yang semakin meluas di tengah masyarakat.
Selain mendesak audit oleh lembaga yang berwenang, AMI juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Menurut mereka, setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Perwakilan massa aksi diterima oleh H. Surat, S.Pd, selaku perwakilan DPD PAN untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, AMI meminta agar partai melakukan evaluasi internal terhadap kader yang namanya disebut dalam dugaan tersebut serta mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan objektif.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan itu berjalan tertib dan kondusif. Massa AMI berharap tuntutan yang disampaikan tidak hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret berupa audit independen, transparansi penggunaan anggaran, serta penegakan hukum yang adil apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Aliansi Madura Indonesia menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.