SURABAYA, BeritaWarga.net — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP), termasuk hak memperoleh makanan dan minuman yang layak.
Namun, Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyoroti persoalan transparansi terkait penyediaan menu makanan bagi warga binaan di sejumlah Lapas dan Rutan, khususnya di wilayah Jawa Timur.
AMI mempertanyakan tidak ditampilkannya menu makanan secara terbuka di sejumlah blok hunian warga binaan. Padahal, menurut AMI, informasi mengenai menu makanan perlu diketahui oleh keluarga WBP dan warga binaan sebagai bagian dari transparansi dalam pemenuhan hak dasar mereka.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menilai pihak pengelola Lapas dan Rutan perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyediaan makanan bagi warga binaan, termasuk terkait anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan tersebut.
«“Kami mempertanyakan profesionalitas dan transparansi pengelolaan makanan bagi warga binaan. Anggaran untuk kebutuhan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Jangan sampai muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya,” tegas Baihaki Akbar.»
Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar masyarakat maupun warga binaan dapat mengetahui bahwa hak-hak dasar di dalam Lapas dan Rutan benar-benar dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
AMI juga menyatakan akan melakukan langkah-langkah sesuai koridor hukum untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan kepada pihak terkait. Organisasi tersebut bahkan berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor wilayah Ditjen pemasyarakatan di Jawa Timur apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.
«“AMI akan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan persoalan ini. Jika diperlukan, kami akan melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran di depan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, tentunya dengan tetap mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.»
Selain itu, Baihaki mengatakan pihaknya juga menyoroti salah satu Lapas yang disebut-sebut menjadi tempat transit warga binaan sebelum dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.
«“Kami juga akan melakukan aksi di salah satu yang disebut menjadi tempat transit warga binaan sebelum dipindahkan ke Nusakambangan. Kami ingin memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai prosedur dan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujarnya.»
AMI menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi dalam pengelolaan pemasyarakatan.
Redaksi berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait, khususnya jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur, mengenai standar penyajian menu makanan bagi warga binaan, mekanisme transparansi menu, serta pengelolaan anggaran makanan WBP.
Hingga berita ini diturunkan, keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan dan sorotan yang disampaikan AMI masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang kepada publik.
