Denpasar, BeritaWarga.net – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, menegaskan komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Bali. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial.
Menurut Pangdam, Bali memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ikon pariwisata nasional bahkan dunia, sehingga stabilitas keamanan menjadi faktor utama yang tidak boleh terganggu oleh tindakan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Saya selaku Pangdam Udayana menegaskan Bali sangat sensitif sebagai ikon pariwisata. Kita tidak akan membiarkan tindakan segelintir oknum merusak ketentraman bersama. TNI siap bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta langkah-langkah preventif yang terukur,” tegas Mayjen TNI Piek Budyakto, Jumat.
Ia menambahkan, TNI siap terlibat aktif bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, agar permasalahan sosial tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Kami berkomitmen menjaga Bali tetap aman dan damai. Sinergi lintas sektor adalah kunci agar permasalahan serupa tidak kembali terulang,” ujarnya.
Kodam IX/Udayana Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Widi Rahman, menegaskan bahwa Kodam IX/Udayana mendukung penuh langkah-langkah sinergis yang ditempuh pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali.
“Kodam IX/Udayana terus berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah potensi konflik, menjaga kondusivitas wilayah, serta memastikan Bali tetap aman, damai, dan nyaman sebagai destinasi pariwisata dunia,” tegasnya di Denpasar.
Menurutnya, pendekatan preventif, edukatif, serta penegakan aturan harus berjalan secara beriringan agar suasana harmonis di tengah masyarakat tetap terpelihara.
Pertemuan Pemprov Bali–NTT Bahas Dinamika Sosial
Upaya menjaga stabilitas keamanan tersebut diperkuat melalui pertemuan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi NTT yang dipimpin langsung Gubernur Bali Wayan Koster, dan diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai unsur.
Turut hadir Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, Kajati Bali Chatarina Muliana, Danrem 163/Wira Satya Aji Brigjen TNI Ida Idewa Agung Hadisaputra, Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, Karo Hukum Provinsi Bali, Kasatpol PP Provinsi Bali, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa, serta sejumlah tokoh masyarakat dari NTT.
Pertemuan tersebut membahas isu-isu aktual terkait dinamika sosial kemasyarakatan, khususnya hubungan antara masyarakat Bali dan pendatang asal NTT, guna menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Wayan Koster Tekankan Pencegahan Konflik Horizontal
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara komprehensif dari hulu hingga hilir melalui sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, serta tokoh masyarakat.
“Pencegahan konflik horizontal harus dikedepankan. Kita lindungi seluruh warga yang tertib administrasi, bekerja dengan baik, dan menghormati adat serta budaya Bali,” tegas Koster.
Ia juga menekankan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan serta keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga keharmonisan sosial di Pulau Dewata.
Pemprov NTT Minta Maaf dan Siap Membina Warga
Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma dalam pertemuan tersebut menyampaikan permohonan maaf atas perilaku segelintir oknum warga NTT yang dinilai telah mengganggu keharmonisan sosial di Bali.
“Kami mohon maaf atas perilaku oknum yang mencederai hubungan baik. Pemprov NTT berkomitmen melakukan pembinaan, pengawasan, serta mendukung penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh warga NTT yang merantau agar senantiasa menghormati adat, budaya, serta hukum yang berlaku di daerah tempat tinggalnya.
Sejumlah kepala daerah dari wilayah Sumba turut menyampaikan permohonan maaf serta komitmen untuk meningkatkan pembinaan masyarakat di daerah asal, sekaligus membuka lapangan kerja guna menekan potensi persoalan sosial di wilayah perantauan.
Penguatan Administrasi dan Patroli Siber
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya bersama Kajati Bali Chatarina Muliana menekankan pentingnya penguatan pengawasan melalui kelengkapan administrasi kependudukan, peran aktif pemberi kerja, serta patroli siber untuk mencegah penyebaran konten provokatif di media sosial.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus potensi konflik sejak dini serta menjaga ruang digital tetap sehat dan tidak memicu keresahan publik.
Kesepakatan Penanganan Hulu–Hilir
Rapat ditutup dengan kesepakatan penerapan pola penanganan dari hulu hingga hilir, mulai dari rekomendasi dan pembekalan warga sebelum merantau, penguatan pengawasan administrasi di daerah tujuan, hingga penegakan hukum yang adil dan terukur.
Seluruh pihak sepakat menjaga Bali tetap aman, damai, harmonis, serta nyaman sebagai destinasi wisata dunia yang menjadi kebanggaan nasional.