SURABAYA, BeritaWarga.net – Tiga organisasi yang tergabung dalam koalisi FKM-JATIM, GARUDA, dan GERAK menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Polda Jawa Timur dengan tajuk “Tegakkan Kedaulatan Fiskal: Lawan Pencucian Uang Pejabat & Peredaran Rokok Ilegal”. Aksi ini menjadi bentuk tekanan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan oknum pengusaha tembakau di Jawa Timur.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dugaan praktik produksi rokok ilegal secara masif serta skema “ternak” pita cukai yang disebut-sebut telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Mereka juga menuding adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dan oknum Bea Cukai yang diduga memberikan perlindungan terhadap praktik ilegal tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Zen, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar persoalan ekonomi lokal, melainkan menyangkut supremasi hukum dan kepentingan negara. Ia menanggapi narasi yang menyebut para pengusaha tersebut berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Kita paham ada pihak yang kontra dengan gerakan ini dengan alasan ekonomi. Tapi kita bernegara bukan hanya untuk segelintir orang. Ini soal kepatuhan hukum. Jika ada pihak yang bersembunyi di balik narasi tersebut, maka KPK harus bertindak tegas, termasuk melakukan jemput paksa jika diperlukan,” tegas Zen.
Dalam aksi tersebut, H. Mukmin disebut sebagai sosok yang diduga kuat terlibat dalam skema TPPU yang bersumber dari bisnis rokok ilegal. Beberapa merek rokok seperti GICO, DALIL, DUBAI, FANTASTIC, LUXIO, dan JANGGER disebut beredar luas di bawah dugaan kendalinya, dengan distribusi mencakup Pulau Jawa, Madura, hingga Kalimantan.
Selain itu, massa aksi juga memaparkan hasil kajian dan investigasi lapangan yang mengindikasikan adanya aliran dana gelap yang disamarkan melalui berbagai entitas usaha. Di antaranya PT Arina Makmur Sentosa dan PR Bahagia yang diduga menjadi sarana utama perputaran dana tidak wajar.
Tak hanya itu, sektor usaha lain seperti restoran dan kafe Arinna, butik Arinna, hingga kepemilikan SPBU di wilayah Ganding dan Guluk-Guluk turut disorot sebagai bagian dari dugaan skema pencucian uang melalui manipulasi omzet serta konversi aset.
“Kami mencium adanya gurita bisnis yang tidak wajar. Ekspansi usaha yang begitu cepat dalam waktu singkat patut diduga kuat berasal dari kejahatan kerah putih. Ini tidak masuk akal jika tidak ada aliran dana ilegal di belakangnya,” lanjut Zen.
Ia juga menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada satu nama saja. Menurutnya, ada dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan otoritas besar di balik jaringan tersebut.
Sebagai penutup, massa aksi menyatakan dukungan moral kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK, untuk bertindak tegas dan profesional. Mereka juga mendesak agar penyidik tidak ragu melakukan upaya paksa terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif dalam proses penyelidikan.
Aksi ini diharapkan menjadi momentum awal untuk membuka secara terang dugaan praktik korupsi dan pencucian uang di sektor industri tembakau, sekaligus memperkuat komitmen penegakan hukum demi menjaga kedaulatan fiskal negara.