PAMEKASAN, BeritaWarga.net – Gelombang protes terkait dugaan malapraktik di RSIA Puri Bunda Madura terus menguat. Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Indonesia mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Kamis (25/6/2026), untuk menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas kasus seorang pasien yang diduga kehilangan rahim setelah menjalani serangkaian tindakan medis.
Dalam aksi tersebut, massa menilai kasus yang menimpa pasien berinisial QQ (29), warga Kecamatan Pakong, bukan sekadar persoalan pelayanan kesehatan, melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap hak pasien yang berpotensi menimbulkan dampak permanen bagi korban.
Koordinator Lapangan aksi, Imam Arifin, menjelaskan bahwa pasien awalnya menjalani operasi sesar di RSIA Puri Bunda Madura. Namun setelah mengalami pendarahan pascaoperasi, pasien kembali menjalani tindakan medis yang berujung pada pengangkatan rahim.
Menurutnya, kondisi pasien justru semakin memburuk hingga akhirnya harus dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di rumah sakit rujukan tersebut, pasien kembali menjalani tindakan medis dan ditemukan adanya masalah pada usus yang melintir.
“Yang menjadi pertanyaan besar, jika sumber masalahnya berada pada usus, lalu atas dasar pertimbangan medis apa rahim pasien sampai diangkat? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik dan keluarga pasien,” tegas Imam saat menyampaikan orasinya.
Selain mempertanyakan prosedur tindakan medis yang dilakukan, massa juga menyoroti dugaan sulitnya akses keluarga terhadap dokumen rekam medis pasien. Mereka menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk mengetahui secara jelas kronologi dan dasar pengambilan keputusan medis yang dilakukan pihak rumah sakit.
“Rekam medis adalah hak pasien. Keluarga merasa dipersulit saat meminta dokumen yang seharusnya menjadi dasar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketertutupan seperti ini justru memunculkan kecurigaan publik,” lanjutnya.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Dinkes Pamekasan untuk melakukan investigasi secara independen, objektif, dan transparan. Mereka meminta pemerintah tidak hanya menerima laporan administratif dari rumah sakit, tetapi benar-benar mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Dinkes harus membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat, bukan menjadi tameng bagi fasilitas kesehatan yang sedang dipersoalkan. Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau dugaan malapraktik, maka harus ada tindakan tegas, bukan sekadar pembinaan,” ujar Imam.
Pernyataan Dinkes yang menyebut hasil investigasi belum dapat dipublikasikan karena masih menunggu proses koordinasi dan konsolidasi turut menuai kritik dari peserta aksi. Massa menilai alasan tersebut tidak boleh menjadi hambatan bagi keterbukaan informasi yang menjadi hak pasien dan keluarganya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan dinilai sebagai ujian serius bagi sistem pengawasan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Masyarakat menunggu hasil investigasi yang transparan dan akuntabel guna memastikan perlindungan hak-hak pasien serta menjaga kepercayaan terhadap layanan kesehatan.
Hingga saat ini, publik masih menantikan penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai dasar tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien serta hasil investigasi yang tengah berlangsung.