Baihaqi Akbar sapaan akrabnya menegaskan AMI sejak awal berdiri tidak pernah dibentuk untuk melanggar hukum melainkan untuk mengawal penegakan hukum dan kepentingan publik.
“AMI hadir sebagai wadah perjuangan rakyat, bukan alat kepentingan kelompok tertentu. Kami berdiri untuk menegakkan hukum, bukan melanggarnya,” ujar Baihaqi Akbar, Sabtu (27/12).
Pria yang dikenal tegas itu menyampaikan, AMI tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial, khususnya dalam melawan praktik korupsi yang dinilai merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam pernyataannya Baihaqi juga mengecam keras dugaan aksi premanisme di Surabaya terutama jika dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat.
“Saya sangat mengecam segala bentuk premanisme. Tindakan tersebut mencederai hukum dan merusak citra ormas,” tegasnya.
Tak hanya itu AMI juga mengecam keras segala bentuk provokasi bernuansa SARA yang dinilai sengaja dimainkan untuk memecah belah persatuan dan menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Provokasi SARA adalah kejahatan serius. Itu bukan perjuangan melainkan upaya adu domba yang mengancam persatuan bangsa dan keutuhan NKRI,” tandas Baihaqi.
AMI mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas, cepat, dan tanpa pandang bulu. Baihaqi menegaskan bahwa pembiaran terhadap aksi premanisme sama dengan melemahkan kedaulatan hukum dan menciptakan ketakutan publik.
“Negara tidak boleh kalah oleh preman. Hukum harus berdiri tegak. Tangkap, proses, dan hukum pelakunya,” tandasnya.
Lebih lanjut, pria yang yang dikenal tegas ini mendukung penuh langkah aparat penegak hukum untuk menindak tegas aksi premanisme tanpa pandang bulu. Ia menegaskan organisasi masyarakat seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
AMI memastikan akan berada di garda depan bersama rakyat untuk melawan intimidasi, kekerasan dan segala bentuk arogansi yang merusak ketertiban masyarakat. Baihaqi menegaskan AMI akan terus mengawal penegakan hukum dan menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa tawar-menawar.