BeritaWarga.net Surabaya — Setelah hampir satu bulan berjalan, kasus yang menimpa Zubaidi, konsumen PT Mandiri Utama Finance (MUF), kian memanas. Polemik terkait dugaan kelalaian internal hingga tidak terbitnya BPKB kendaraan korban kini memasuki babak baru setelah KPK Nusantara turut turun tangan.
KPK Nusantara melalui perwakilannya, Suhaili, secara resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya. Surat tersebut berisi pemberitahuan rencana aksi demonstrasi besar-besaran di kantor MUF Surabaya 2 senin (15/12).
Menurut Suhaili, aksi ini dipicu oleh lambannya penyelesaian kasus serta dugaan kelalaian pihak manajemen cabang. Ia menilai bahwa Kepala Cabang MUF Surabaya 2, Evi Harianto, telah menunjukkan sikap tidak profesional dan dinilai lalai dalam menangani persoalan Zubaidi.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk protes keras. Kami meminta agar Kepala Cabang MUF Surabaya 2, Evi Harianto, dicopot dan diberhentikan dari jabatannya karena dianggap lalai, sembrono, dan tidak menunjukkan tanggung jawab atas masalah konsumen,” tegas Suhaili.
KPK Nusantara menilai bahwa kasus Zubaidi tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kredibilitas lembaga pembiayaan yang semestinya menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Mereka juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi akan digelar apabila MUF tidak segera memberikan langkah nyata dalam penyelesaian kasus.
Kuasa hukum korban, Zaibi Susanto SH. MH memberikan apresiasi atas sikap KPK Nusantara yang dianggap menunjukkan kepedulian terhadap hak-hak konsumen. Ia menyebut langkah tersebut sebagai dorongan moral agar penegakan hukum berjalan lebih cepat dan transparan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah KPK Nusantara. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya tentang satu konsumen, tetapi tentang sistem pengawasan yang harus dibenahi. Kami berharap tekanan publik ini membuat MUF lebih serius menyelesaikan kewajibannya terhadap klien kami,” ungkap Zaibi Susanto SH. MH
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak MUF Surabaya 2 belum memberikan tanggapan terkait desakan KPK Nusantara maupun tuntutan agar Kepala Cabang diganti. Publik menunggu bagaimana sikap MUF menanggapi tekanan yang semakin menguat, terutama dari konsumen dan kelompok masyarakat sipil.

