SURABAYA, BeritaWarga.net - Pengangkatan kembali pejabat berinisial Dr. FR sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Sekdispora) Jawa Timur menuai sorotan keras dari publik. Hal ini lantaran yang bersangkutan sebelumnya dikabarkan telah dijatuhi sanksi etik berupa penurunan jabatan dari eselon III ke eselon IV akibat dugaan pelanggaran kode etik ASN.
Namun, substansi sanksi tersebut kini dipertanyakan. Alih-alih konsisten menjalankan hukuman etik, Dr. FR justru kembali menempati posisi strategis sebagai Sekdispora Jatim. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: Apakah sistem penegakan etik aparatur di Jawa Timur benar-benar berjalan atau hanya formalitas semata?
Sorotan publik kini mengarah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur yang dinilai gagal menunjukkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengangkatan ulang pejabat tersebut.
Ketua Komunitas Independen Sipil Solidaritas Satu Cita, Noval, menyatakan kritik keras.
> "Ini bukan lagi soal individu, tapi soal marwah birokrasi. Kalau pelanggaran etik bisa menghilang begitu saja, maka publik patut curiga ada masalah serius dalam sistem,” tegas Noval.
Desakan juga diarahkan kepada Gubernur Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur agar tidak diam dan tidak berlindung di balik prosedur administratif semata. Keduanya diminta membuka secara transparan dasar pengangkatan ulang pejabat tersebut kepada publik.
Publik kini menunggu jawaban:
Apakah ini penegakan etik? Atau kompromi yang justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Jawa Timur?
---
AKSI BERSARAN SOLIDARITAS SATU CITA
Sebagai bentuk penegasan sikap, Solidaritas Satu Cita akan menggelar:
Aksi Besar-Besaran
Hari/Tanggal: Selasa, 09 Desember 2025
Lokasi Aksi:
Gedung Negara Grahadi
Kantor Sekdispora Jawa Timur
Kantor BKD Jawa Timur
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan keras terhadap pengangkatan kembali pejabat yang memiliki rekam jejak buruk, terlebih lagi yang diduga terlibat perselingkuhan dan pelanggaran etik ASN.
Pelanggaran etik ASN tidak boleh ditolerir.
Jika seseorang yang jelas-jelas memiliki catatan etik dapat kembali menduduki jabatan strategis, maka institusi Jawa Timur tengah berada dalam krisis kepemimpinan.
Solidaritas Satu Cita menegaskan bahwa publik berhak atas birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari kompromi.
[Saniman]