JAKARTA, BeritaWarga.net - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan apresiasi tinggi terhadap sikap tegas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Sikap Kapolri tersebut dinilai sejalan dengan prinsip konstitusional serta kebutuhan tata kelola keamanan nasional yang efektif dan independen.
Pernyataan tegas Kapolri itu disampaikan pada penghujung rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Listyo Sigit menyampaikan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPR RI yang secara terbuka menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Kapolri menegaskan bahwa Polri secara kelembagaan menolak jika harus berada di bawah kementerian khusus. Menurutnya, posisi Polri saat ini sudah ideal dan sesuai dengan kebutuhan negara, terutama dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenderal Sigit di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit menjelaskan bahwa keberadaan Polri langsung di bawah Presiden memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam merespons kebutuhan negara. Dalam kondisi tertentu, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan membutuhkan dukungan Polri secara langsung dan cepat tanpa hambatan struktural birokrasi.
Ia juga menilai bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya adalah munculnya potensi “matahari kembar” dalam pengambilan kebijakan strategis.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian. Kalau Polri berada di bawah kementerian khusus, ini justru menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” tegas Kapolri.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons positif dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Politisi Partai Gerindra itu secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap sikap Kapolri yang dinilai berani, lugas, dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.
Habiburokhman menilai, ketegasan Kapolri menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga independensi Polri sebagai alat negara yang profesional dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik maupun birokrasi.
“Kapolri ini tegas dan jelas. Saya pribadi dan sebagai Ketua Komisi III DPR RI sangat mengapresiasi sikap beliau. Menyala Pak Kapolri!” ujar Habiburokhman disambut senyum dan tepuk tangan peserta rapat.
Menurut Habiburokhman, penempatan Polri langsung di bawah Presiden sudah sesuai dengan amanat reformasi dan Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia menilai bahwa wacana menempatkan Polri di bawah kementerian tidak memiliki urgensi yang kuat dan justru berpotensi melemahkan fungsi strategis Polri.
Komisi III DPR RI, lanjut Habiburokhman, berkomitmen untuk terus mendukung Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan Polri tetap berada dalam koridor hukum dan demokrasi.
Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum penguatan sinergi antara Polri dan DPR RI, khususnya Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Dukungan politik dari parlemen dinilai penting agar Polri dapat fokus menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan sikap tegas Kapolri dan dukungan kuat dari Komisi III DPR RI, posisi Polri di bawah Presiden RI diyakini akan tetap terjaga, sekaligus memperkuat peran Polri sebagai institusi negara yang profesional, modern, dan terpercaya.