Surabaya, BeritaWarga.net – Dugaan persoalan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Lapas Kelas IIA Pamekasan hingga kini belum menunjukkan tindak lanjut yang transparan. Belum ada penjelasan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun langkah evaluasi terhadap pihak yang diduga terlibat dalam polemik tersebut.
Kondisi ini memicu desakan keras dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) agar pimpinan pemasyarakatan tidak bersikap pasif dan segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Sekretaris Jenderal AMI, Abdul Aziz, S.H., secara tegas meminta pertanggungjawaban terbuka dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, serta jajaran pimpinan di kedua lapas tersebut.
“Ini bukan persoalan sepele. Jika sudah mencuat ke publik dan tidak ada penjelasan resmi, maka wajar masyarakat mempertanyakan keseriusan pengawasan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum,” tegas Abdul Aziz.
Menurutnya, apabila pemeriksaan internal memang telah dilakukan, maka hasilnya wajib dipublikasikan secara transparan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, institusi juga berkewajiban menyampaikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Jangan ada kesan melindungi oknum. Transparansi itu kewajiban institusi negara, bukan permintaan,” lanjutnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, AMI menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur pada Rabu–Kamis, 25–26 Februari mendatang.
Dalam aksi tersebut, AMI membawa sejumlah tuntutan utama, antara lain:
Mencopot Menteri IMIPAS RI.
Mencopot dan memecat Kepala Kanwil Ditjen PAS Jatim.
Mencopot dan memecat Kalapas, KPLP, serta Kamtib Lapas Kelas IIA Bojonegoro.
Mencopot dan memecat Kalapas, KPLP, serta Kamtib Lapas Kelas IIA Pamekasan.
Mempublikasikan secara resmi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
“Kami akan turun aksi jika tidak ada penjelasan yang jelas. Ini soal integritas lembaga negara,” pungkas Abdul Aziz.