Jember, BeritaWarga.Net - Proyek pembangunan pelimpah sungai yang menelan anggaran belasan miliar rupiah dari uang rakyat di Kabupaten Jember kini menuai sorotan tajam publik. Proyek yang digadang-gadang sebagai solusi pengendalian banjir dan pengaman aliran sungai itu justru dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga ambruk, memicu kekhawatiran serius mengenai kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek infrastruktur tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan, pelimpah sungai yang baru dibangun tersebut runtuh tak lama setelah difungsikan. Struktur beton yang seharusnya kokoh dan mampu menahan debit air besar justru tidak mampu bertahan ketika aliran sungai meningkat, bahkan pada kondisi cuaca yang dinilai belum ekstrem. Akibatnya, bangunan pelimpah retak, tergerus, hingga akhirnya ambruk dan terseret arus sungai.
Warga sekitar mengaku terkejut dan kecewa melihat kondisi bangunan yang belum lama rampung namun sudah rusak berat. Mereka mempertanyakan ke mana sebenarnya anggaran belasan miliar rupiah yang bersumber dari APBD maupun dana negara tersebut digunakan.
“Ini proyek mahal, tapi kualitasnya seperti proyek asal-asalan. Baru selesai, sudah hancur. Kami sebagai warga jelas dirugikan,” ungkap salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Ambruknya pelimpah sungai tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial negara, namun juga berdampak langsung terhadap masyarakat. Fungsi pengendalian air menjadi terganggu, risiko banjir meningkat, serta lahan pertanian dan pemukiman warga di sekitar sungai terancam terdampak luapan air.
Sejumlah aktivis dan pemerhati kebijakan publik di Jember menilai kejadian ini merupakan indikasi kuat adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek. Mereka menyoroti kemungkinan lemahnya perencanaan teknis, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, hingga dugaan minimnya pengawasan dari instansi terkait.
“Kalau proyek dengan nilai belasan miliar bisa ambruk seperti ini, patut diduga ada masalah. Ini bukan sekadar kegagalan teknis, tapi bisa mengarah pada pemborosan uang rakyat,” tegas seorang aktivis anti-korupsi lokal.
Tak hanya itu, publik juga mendesak agar pihak kontraktor pelaksana proyek dimintai pertanggungjawaban penuh. Kontrak pekerjaan dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh, termasuk jaminan mutu bangunan dan masa pemeliharaan proyek. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran, sanksi tegas hingga proses hukum diminta untuk segera dilakukan.
Sementara itu, pihak pemerintah daerah hingga saat ini masih menjadi sorotan lantaran dinilai belum memberikan penjelasan terbuka dan transparan kepada masyarakat. Minimnya informasi resmi terkait penyebab ambruknya pelimpah sungai tersebut justru memperkuat kecurigaan publik.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, turun tangan untuk melakukan penyelidikan mendalam. Audit teknis dan audit keuangan dinilai sangat penting untuk memastikan apakah proyek tersebut telah dikerjakan sesuai aturan atau justru sarat penyimpangan.
Kasus ambruknya pelimpah sungai di Jember ini kembali menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal serapan anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Uang rakyat yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi berubah menjadi masalah baru jika tidak dikelola dengan profesional dan bertanggung jawab.
Kini, publik menanti langkah tegas dan transparan dari pemerintah serta aparat penegak hukum. Akankah belasan miliar uang rakyat yang “ambruk bersama pelimpah sungai” ini diusut tuntas, atau justru tenggelam bersama derasnya aliran sungai dan waktu?